Keresahanku di Hari Gizi Nasional 2012

Kurang tiga hari lagi, Indonesia akan merayakan Hari Gizi Nasional, yang jatuh tepat pada Tanggal 25 Januari 2012. Saya mencoba menuangkan keresahan saya sebagai penggiat gizi, menjelang Hari Gizi Nasional tahun 2012 ini melalui sebuah tulisan singkat yang berseri, tulisan-tulisan lainnya anda bisa baca di sini.

Saudaraku, hingga saat ini, ratusan atau mungkin sudah ribuan penelitian yang telah dilakukan dan dipublikasi yang mengkaji tentang gizi dan permasalahnnya, dan secara umum dari hasil penelitian-penelitian tersebut, masalah gizi dan determinan faktornya, khususnya di Indonesia sudah terpetakan, bahkan sudah sampai pada tahap jenis intervensi apa yang tepat untuk tiap-tiap masalah gizi yang ada.

Pertanyaannya kemudian, mengapa masalah gizi masih tetap eksis?

Padahal disisi lain, pemerintah dengan aggarannya sudah cukup support meskipun masih dalam jumlah yang belum mencukupi. Aturan-aturan pemerintah, baik dalam bentuk peraturan pemerintah (PP), undang-undang (UU), keputusan menteri (KEPMEN), peraturan daerah (PERDA) dll juga sudah mengakomodir pengentasan setiap masalah gizi. Jumlah tenaga kesehatan juga sudah cukup banyak. NGO, baik lokal, nasional dan Internasional juga banyak yang bergerak dibidang gizi.

Saya akan mencoba menguraikan mengapa masalah gizi di Indonesia tidak selesai-selesai. Jawabannya cukup sederhana, yaitu “TIDAK FOKUS dan TIDAK KONSISTEN”, mengapa demikian, karena :

1. Program pengentasan masalah gizi, cenderung bersifat “formalitas”, cantik pada tataran konsep dan kebijakan (di atas kertas) dan buruk dalam segi implementasi.
2. Kerjasama lintas sektor yang buruk, sektor yang terkait sibuk dengan program mereka masing-masing, meskipun hampir setiap bulan atau triwulan mereka duduk bersama membicarakan teknis pelaksanaan program bersama, akan tetapi penerapannya di lapangan tetap jalan sendiri-sendiri.
3. Beberapa program yang dilaksanakan oleh NGO sepertinya mengalami penurunan kualitas, karena tidak lagi berorientasi pada pemberdayaan masyarakat akan tetapi membuat masyarakat semakin tergantung kepada bantuan-bantuan. Nusa Tenggara Timur (NTT) misalnya, hampir semua NGO berada di sana, akan tetapi fakta berbicara bahwa NTT merupakan Propinsi yang menduduki peringkat PERTAMA balita yang mengalami “Stunting”.
4. Perusahaan dengan program CSR-nya, lebih fokus terhadap masyarakat yang ada disekitar dimana lokasi pabrik mereka berada, dibanding menyalurkan dukungan terhadap program di daerah yang rawan masalah gizi diluar wilayah kerja mereka.
5. Perguruan tinggi hanya sibuk melakukan riset-riset dan sebagian besar hasilnya hanya berakhir di Perpustakaan kampus, tanpa bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga muncul kesan bahwa masyarakat hanya dijadikan sebagai “kelinci percobaan”.
6. Saya tidak memiliki data yang akurat soal ini, akan tetapi berdasarkan pengamatan saya selama ini, kawan-kawan petugas gizi terlalu disibukkan dengan urusan yang bersifat administrasi, membuat laporan ini dan itu, mengetik SPJ, LPJ atau apalah namanya, dibanding meluangkan waktu lebih banyak menganalisa data yang ada lalu kemudian melakukan langkah antisipatif agar masalah tersebut tidak berkembang lebih buruk.

Meskipun point-point tersebut di atas tidak dialami oleh semua wilayah di Indonesia, akan tetapi secara umum, kondisi tersebut di atas adalah pemandangan yang umum kita jumpai. Saudaraku, masih banyak hal-hal lain yang memperburuk penanganan masalah gizi di Indonesia sehingga masalah gizi masih terus saja eksis di Negara yang kita cintai ini, meskipun predikat sebagai LUMBUNG PANGAN masih kita sandang.

Ada banyak hal yang bisa kita lakukan agar masalah gizi bisa tertangani, kita tidak harus menunggu semua warga negara Indonesia menjadi kaya terlebih dahulu atau masyarakat menjadi orang-orang pintar terlebih dahulu, yang terpenting adalah fokus dan konsisten.

1. Pemerintah, khususnya pemerintah daerah harus segera menaruh perhatian serius atas buruknya kerjasama lintas sektor kesehatan, khususnya pangan dan gizi.
2. Petugas gizi harus terbebas atau paling tidak bebannya di kurangi dari aktifitas administrasi yang menjemukan dan kembali ke habitatnya, ke masyarakat.
3. NGO sebaiknya tetap fokus melakukan pemberdayaan masyarakat serta memikirkan langkah antisipatif agar program tetap bisa berjalan jika sekiranya mereka meninggalkan wilayah tersebut dan sedapat mungkin menghindari iming-iming bantuan yang menyesatkan, yang membuat sebagian masyarakat menjadi ketergantungan.
4. Perusahaan dengan CSR-nya sedapat mungkin lebih bijak untuk melihat wilayah lain diluar wilayah pabrik mereka.
5. Perguruan tinggi sebaiknya mulai memikirkan bagaimana hasil-hasil riset bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak saling menyalahkan, terkadang pada bagian ini selalu saja pemerintah yang disalahkan karena tidak mampu menyerap hasil-hasil riset tersebut. Harapan saya, jika pemerintah lambat menyerap hasil-hasil riset, maka civitas akademika tidak boleh tinggal diam, harus mencari cara lain agar hasil-hasil riset tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
6. Program 1 Desa, 1 Petugas Gizi (baca di sini)

Saudaraku, sepertinya jalan kita masih panjang untuk melihat masalah gizi di Indonesia bisa terselesaikan. Tanggung jawab ini ada di pundak kita masing-masing, mari lakukan sekarang juga, minimal mulai pada diri dan keluarga dekat kita.

Semoga bermanfaat, Salam Gizi.

http://kesehatan.kompasiana.com